infomixbola.com – Pemerintah Indonesia memastikan akan mencabut sanksi terhadap Persatuan sepak bola seluruh Indonesia (PSSI) sebelum Kongres FIFA di Meksiko digelar pada 12-13 Mei 2016 nanti.
Kementerian Pemuda dan Olah Raga mengatakan akan mencabut sanksi terhadap PSSI sebagai syarat utama agar Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, mencabut sanksi terhadap PSSI.
“Pokoknya sebelum itu (Kongres FIFA), dijamin pemerintah sudah akan mencabut pembekuannya (PSSI),” kata Deputi Peningkatan Prestasi Olah Raga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
“Ini ‘kan tinggal masalah menghitung hari,” tegasnya saat ditanya kapan persisnya pembekuan akan diumumkan secara resmi.
Usulan pencabutan sanksi terhadap PSSI pertama kali dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu Komite ad hoc reformasi PSSI pada akhir Februari lalu.
Kemenpora membekukan PSSI pada April tahun lalu karena organisasi itu dianggap menyalahi aturan pemerintah terkait kompetisi liga. PSSI kemudian menghentikan kompetisi liga profesional.
Keputusan ini kemudian berubah menjadi krisis sepak bola nasional setelah FIFA membekukan PSSI karena pemerintah dianggap mencampuri internal PSSI.
Pembekuan PSSI oleh FIFA menyebabkan Timnas Indonesia tidak dapat mengikuti turnamen sepak bola internasional seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia.
Pimpinan PSSI lantas mengajukan gugatan hukum ke PTUN terhadap putusan pembekuan Kemenpora.
Dua bulan lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Kemenpora dan menerima putusan PTUN Jakarta Timur yang menganggap sanksi tersebut tidak sah.
Janji FIFA
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar, menegaskan kembali bahwa FIFA akan mencabut sanksi terhadap PSSI apabila pemerintah Indonesia terlebih dahulu mencabut pembekuan PSSI.
“Sanksi FIFA tidak akan dicabut kalau pembekuan PSSI belum dicabut oleh pemerintah RI,” kata Agum Gumelar kepada BBC Indonesia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (08/05) sore.
“Itu yang disampaikan FIFA dalam surat balasannya kepada Mensesneg,” tambahnya./
Lebih lanjut Agum Gumelar mengatakan, dirinya telah mendapat laporan dari pelaksana tugas (Plt) pimpinan PSSI, Jumat (07/05), bahwa ada permintaan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang diajukan oleh 85 pihak yang mengklaim sebagai anggota PSSI.
‘Kelompok 85’ mengaku mewakili 28 asprov (asosiasi provinsi), 13 klub Liga Super Indonesia, 14 klub Divisi Utama, 13 klub Divisi Satu, serta 17 klub dari Liga Nusantara dan dua suara milik asosiasi pelatih serta pemain.
‘Kelompok 85’ telah menemui pimpinan PSSI pada Selasa, 3 Mei lalu, untuk meminta KLG digelar setelah Kongres FIFA nanti.
Menurut Agum, sesuai ketentuan PSSI, KLB bisa digelar apabila didukung sedikitnya 2/3 pemilik hak suara di PSSI. “Tapi harus diverivikasi dulu terhadap keabsahan suara dari 85 pihak itu,” tegasnya.
Para Rabu (04/05) lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menyambut positif usulan digelarnya KLB PSSI. “Mengajukan KLB adalah hak penuh anggota, kalau Kelompok 85 sudah bergerak kita tunggu saja responsnya seperti apa,” ujar Imam.
Tuntutan KLB sejak awal disuarakan oleh pemerintah dan para pihak yang menginginkan adanya perubahan di tubuh kepemimpinan PSSI yang dipimpin La Nyalla Matalitti.
Namun desakan seperti ini ditolak mentah-mentah oleh La Nyalla, sehingga tuntutan ini sempat tenggelam.
Belakangan setelah La Nyalla menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tuntutan KLB muncul kembali sementara La Nyalla sendiri masih dinyatakan buron dan diduga melarikan diri ke luar negeri.
